MURATARA-Kepala Desa Belani, Shandy Hermanto, kembali menjadi sorotan setelah diduga memprovokasi masyarakat untuk menekan PT. Bara Sentosa Lestari (BSL). Dugaan ini mencuat setelah PT. Petrosea, kontraktor baru di wilayah tambang, mulai melakukan perekrutan tenaga kerja secara mandiri tanpa melalui perusahaan outsourcing milik Kepala Desa.
Langkah tersebut diduga membuatnya berang karena berpotensi mengurangi keuntungan dari bisnis outsourcing yang ia jalankan melalui PT. Sinar Bumi Pertiwi (SBP).
Setelah aksi demonstrasi pada 13 Januari 2025, masyarakat Desa Belani kembali dikabarkan merencanakan aksi lanjutan di PT. BSL pada 21, 22, dan 23 Januari, serta pada 27, 28, dan 29 Januari 2025. Intelkam Polres Musi Rawas Utara membenarkan adanya surat pemberitahuan aksi tersebut.
“Benar ada pemberitahuan aksi, namun aksi yang direncanakan batal,” ungkap Day, Intelkam Polres Muratara, saat dikonfirmasi pada 30 Januari 2025.
Hal ini menimbulkan dugaan bahwa aksi tersebut diarahkan untuk menekan PT. Petrosea agar tetap menggunakan tenaga kerja dari perusahaan milik Kepala Desa.
Berdasarkan surat resmi bernomor 140/322/Pemdes-BLN/I/2025, tertanggal 9 Januari 2025, Pemerintah Desa Belani meminta PT. BSL dan PT. Petrosea menghentikan mobilisasi alat berat hingga berbagai permasalahan sosial diselesaikan. Menanggapi polemik itu, Aliansi Pemuda Silampari Bersatu (APSB) menilai surat tersebut sebagai bentuk tekanan agar perusahaan tunduk pada kepentingan Kepala Desa.
“Jika kita analisa, diduga terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Oknum Kepala Desa yang duga faktor dari terancam berkurangnya keuntungan dari bisnis outsourcing Kades itu sendiri. Seharunya campur tangan pemerintah desa dalam perekrutan tenaga kerja hanya bersifat fasilitatif, bukan sebagai alat tekanan demi keuntungan pribadi,” cetus Alam Budi dari APSB.
PT. Petrosea diketahui merekrut tenaga kerja dengan mengutamakan masyarakat lokal Muratara, sementara PT. BSL dikenal aktif berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pembangunan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sikap Kepala Desa Belani ini dinilai bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Muratara, yang sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap investor yang berkontribusi untuk Muratara.
Tak hanya soal tenaga kerja, Kepala Desa Belani juga sebelumnya diisukan merebut usaha masyarakat terkait laundry dan catering dengan mengintervensi perusahaan, mengklaim bahwa usaha tersebut akan dikelola oleh BUMDes. Bahkan, ia juga pernah dilaporkan dalam dugaan kasus BBM ilegal, yang semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dalam kepemimpinannya.(Rilis)
Posting Komentar